Chasadja’s Weblog

^pendiDikan webLog^

SERTIFIKASI GURU DI INDONESIA, BAGAIMANA YAAA???!!!

SERTIFIKASI GURU:

Peningkatan Profesionalisme atau Demoralisasi Guru

Deni Hardianto[1]

Semenjak disahkan-nya undang-undang no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, banyak kalangan berharap bahwa itu merupakan awal perbaikan pendidikan di negeri ini. Bukan rahasia umum bahwa kualitas pendidikan di negeri ini dinilai sangat rendah hal tersebut ditunjukan dengan HDI (human developmen indeks) yang selalu berada di urutan terbawah diantara negara-negara lain, jumlah penganguran terdidik kian bertambah, sementara lapangan pekerjaan semakin sempit, itu semua menjunjukan kegagalan dunia pendidikan dalam membangun SDM yang berkualitas. disamping itu minimnya fasilitas pendidikan, terbatasnya sarana prasarana, rendahnya kesejateraan guru menjadi bukti nyata yang menegaskan bahwa pendidikan di negeri ini memang kurang mendapat perhatian. Namun akhir-akhir ini pemerintah dan wakil rakyat telah memberikan sinyal kearah perbaikan pendidikan dengan berbagai regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan diantaranya adalah UU no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.

Salah satu faktor yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah keberadaan guru atau pendidik. Karena guru merupakan ujung tombak pengembangan dan pembangunan pendidikan. Bagaimanapun baiknya suatu sistem pendidikan yang diciptakan jika guru yang melakukan proses pembelajaran kurang profesional maka peningkatan kualitas tetap sulit diwujudkan. Oleh karena itu lahirnya undang-undang guru diharapkan akan menjadi motor penggerak perbaikan kualitas pendidikan di negeri ini. Didalam undang-undang tersebut banyak diatur hal-hal yang menyangkut kedudukan, fungsi, tugas, hak dan kewajiban guru sebagai tenaga pendidik profesional. Dalam pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa guru merupakan tenaga profesional. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang dimaksud dengan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi seperti dinyatakan pada pasal 1 ayat 4.

Seorang guru dikatakan prosesional apabila memenuhi standart yang telah dicantumkan dalam undang-undang. Dalam Pasal 8, dinyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dengan meningkatnya kualifikasi kompetensi dan kualifikasi akademik maka guru berhak mendapatkan kompensasi seperti mendapatkan Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum (pasal 15). Lalu pertanyaannya, bagaimana cara untuk menilai bahwa guru dinyatakan memenuhi standart dan berhak menyandang predikat profesi.

Beberapa waktu lalu pemerintah melalui Depdinas telah melakukan seleksi terhadap puluhan ribu guru untuk mendapatkan pengakuan memenuhi syarat sebagai guru yang dinyatakan profesional. Pelaksanaan sertifikasi guru dilakukan di beberapa Universitas yang ditunjuk oleh pemerintah melalui Depdiknas. Mekanisme penilaian terhadap kinerja guru dilakukan dengan metode portopolio.

Niatan pemerintah tentunya baik dengan metode penilaian portopolio ini, jika guru menjalani dengan kesadaran, kejujuran dan keterbukaan. Numun jika yang menjadi motivasi guru ”Asal” lulus sertifikasi dengan melakukan berbagai cara agar memenui syarat yang ditentukan maka ini perlu di perhatikan. Beberapa kasus mulai terungkap bahwa guru ada yang menggunakan piagam-piagam duplikat yang bukan miliknya, begitu juga dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh guru ada yang fiktif. Pengakuan seorang dosen yang menjadi asesor dalam penilaian sertifikasi guru beberapa waktu lalu menemkan adanya satu jenis piagam/ sertifikat kegiatan yang di fotocopy oleh beberapa orang guru.

Hal yang paling di khwatirkan dari proses sertifikasi guru dengan metode portopolio ini adalah terjadinya ”demoralisai” pada diri guru. Dimana guru melakukan berbagai cara untuk memenuhi syarat agar dapat lolos sertifikasi. Guru rela membeli sertifikat kegiatan, memalsukan dokumen serta terlibat dalam kegiatan-kegiatan fiktif lainya ”asalkan” ia mendapatkan tambahan nilai untuk lolos seleksi sertifikasi. Jika ini yang terjadi maka sertifikasi bukan berdampak pada peningkatan profesionalisme tapi justru menciptakan sistem agar guru menjadi orang yang tidak jujur, orang yang yang pandai menduplikasi, pandai membuat dokumen fiktif, dan akhirnya kita memiliki guru yang justru ”amoral”. Wallahu ’alam bi showab.


[1] Dosen Jurusan KTP FIP UNY

*tulisan ini adalah salah satu arsip Media BEM FIP UNY

Tulisan ini diterbitkan di Buletin BEM FIP “LINGKAR HIJAU”

Juli 3, 2008 - Posted by | Uncategorized

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: